Pertemuan dan diskusi antara pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan pemerintah pusat yang membahas bendera lambang Aceh berlangsung alot.
"Belum ada hasil, prosesnya masih akan lama," kata Ketua DPRA Hasbi Abdullah dilansir Tempo, Selasa, 16 April 2013.
Ia menjelaskan, akan banyak pertemuan dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rencananya, Selasa malam ini, pihaknya akan bertemu dan berdiskusi dengan Presiden.
Sebelumnya, pertemuan telah dilakukan dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Djoko Suyanto.
Hasbi mengatakan, pemerintah pusat mulai mengerti kedudukan bendera bulan bintang di Aceh hanya sebagai lambang daerah.
"Tapi pusat masih takut. Masih menganggap bendera tersebut bagian dari Gerakan Aceh Merdeka dulunya. Kekhawatiran pusat, bendera ini akan memicu tuntutan serupa dari provinsi lain."
Pemerintah pusat, ia menambahkan, juga beralasan agar Indonesia tidak terpecah belah. Padahal, pemerintah Aceh menjamin bahwa bendera kedaulatan di Aceh tetap Merah Putih.
Sejauh ini pemerintah Aceh dan DPRA tetap mencoba mempertahankan bulan bintang dan burak singa menjadi bendera dan lambang Aceh.
"Kami tetap mempertahankan dan memperjuangkannya," kata Hasbi.
"Tapi capek juga. Di Aceh ada yang kurang setuju, seperti di wilayah tengah," ujarnya.
Bahkan masalah ini dikaitkan dengan isu pemekaran provinsi. Hasbi menilai gerakan dari wilayah tengah dan barat selatan Aceh, yang menolak bendera bulan bintang, diciptakan segelintir orang yang tak bertanggung jawab.
Dalam pertemuan selanjutnya dengan pusat, pemerintah dan DPR Aceh berjanji akan mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. | tempoco
Posting Komentar