JK: “Saat Itu, Saya Bilang Aceh Urusan Saya!”

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menjadi pembicara dalam Health Safety Environment (HSE) International bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Dalam tema "Safety Leadership, Disaster, and Crisis Management", JK membagi ceritanya saat memimpin tanggap darurat hingga masa pemulihan pascabencana Tsunami, Aceh.

Saat itu, JK membutuhkan penanganan dan manajemen krisis yang luar biasa dan cepat untuk menuntaskan masa darurat di Aceh. Bahkan, dia mengumumkan ke seluruh Aceh masa tanggap darurat selama enam bulan.

"Saat itu hari libur, banyak orang ke pantai melihat airnya turun, bermain di pantai, banyak ikan, sehingga korban semakin banyak. Hal itu menimbulkan trauma karena banyak orang Aceh melihat mayat. Bencana itu harus ditangani dengan cara yang tidak biasa, extraordinary," ungkap JK, Selasa (26/3/2013).

Saking banyaknya bantuan asing, kata dia, saat itu ada 17 rumah sakit darurat di Aceh. Negara, kata dia, adalah pihak yang paling bertanggung jawab sehingga masa tanggap darurat yang paling panjang adalah yang terjadi di Aceh.

"Setiap orang dikasih makan minum pengobatan selama enam bulan. Siangnya Aceh tak bisa masak, saya perintahkan kumpulkan semua truk tangki di Sumatera Utara. Pergi sampai akhirnya ada 50 truk tangki. Setiap tiga hari saya cek ke Aceh karena yang paling berpengaruh tentu psikis masyarakat Aceh. Bagaimana mereka pulih traumanya," ungkapnya.

JK memutuskan bahwa Banda Aceh dan Meulaboh harus bersih dari puing-puing. Sehingga dia memanggil KSAD dan Menteri Pekerjaan Umum saat itu untuk membersihkan puing-puing.

"Saya berdiri lihat Aceh. Banda Aceh dan Meulaboh harus bersih. Puing-puing dibersihkan dalam waktu tiga bulan. Butuh 300 buldoser. Datangkan semua yang dibutuhkan. Semua eskavator dari Medan dan Jawa dibawa. Ini manajemen darurat. Habis Rp600 miliar waktu itu," jelasnya.

JK menilai, tidak mungkin Aceh dibangun dalam keadaan penuh puing. Sehingga, dia memutuskan Aceh harus damai baru bisa masuk ke tahap rekonstruksi.

"Tanggap darurat, rehab, dan rekonstruksi. Paling berat rekonstruksi, dana besar dan Aceh harus damai. Karena dulu semua orang bekerja dikawal tentara di belakangnya senjata M16. Saya berpikir harus bersamaan, rekonstruksi dan damai," paparnya.

"Saat itu saya bilang bahwa itu urusan saya, lalu saya mulai operasi damai, dialog dengan teman-teman GAM. Ultimatum para dubes. Sampailah penekenan MoU," paparnya.