KOMPAS/HENDRA A SETYAWANAnggota
Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan (kiri) smenjadi pembicara dalam
diskusi dialektika aat bertema Nazaruddin Mudik, Membongkar atau
Mengubur Kasus di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis
(11/8/2011).
"Hukum harus ditegakkan dalam kasus ini. Kemudian coba diperiksa apa motifnya. Kalau ada tendensi merusak dan bertujuan buruk, ini jelas harus dihukum," ujar Ramadhan, Rabu (30/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, aksi peretasan ini lumrah terjadi di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju sekalipun. Ia mencontohkan, situs web dengan keamanan super sekelas FBI dan CIA pun bisa saja diretas oleh para pelaku kejahatan di dunia maya. "Namun, janganlah kita menjadi paranoid ataupun terlalu longgar persoalan ini. Harus ditegaskan sesuai porsinya," kata Ramadhan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini juga menyayangkan generasi muda yang melek dengan teknologi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan. Ia mengimbau agar energi positif itu bisa disalurkan untuk kegiatan yang lebih produktif. "Energi positif bangsa ini harus diarahkan untuk kegiatan produktif. Saya bilang, daripada jadi hacker, lebih baik jadi biker. Kemampuan para hacker ini juga harusnya bisa disalurkan untuk pelatihan komputer," kata dia.
Seperti diberitakan, Badan Reserse Kriminal Polri berhasil menangkap Wildan Yani yang melakukan peretasan terhadap situs web resmi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Penangkapan Wildan memicu reaksi dari kelompok peretas internasional terkemuka, Anonymous. Mereka pun menyatakan "perang" terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan menumbangkan sejumlah situs web berdomain ".go.id". Satu per satu situs web pemerintah diretas dan dengan target utama kembali melumpuhkan situs web Presiden SBY. Sejak Selasa malam sampai Rabu dini hari, tak kurang dari tujuh domain telah dilumpuhkan dan sebagian di-deface alias ganti tampilan berisi pesan peringatan. Sejumlah situs web yang sudah dilumpuhkan antara lain beberapa sub-domain di situs web KPPU, BPS, KBRI Tashkent, Kemenhuk dan HAM, Kemensos, dan Kemenparekraf, bahkan Indonesia.go.id.
"Government of Indonesia, you cannot arrest an idea NO ARMY CAN STOP US #Anonymous #OpFreeWildan #FreeAnon" (Pemerintah Indonesia, Anda tidak dapat membelenggu sebuah pemikiran. Tidak ada pasukan apa pun yang dapat menghentikan kami), demikian pernyataan di akun Twitter kelompok peretas tersebut.kompas.com
Posting Komentar