Bagai dua sejoli, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan
dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja ekstra cepat
“menggoreng” kasus dugaan suap impor daging sapi. Namun, keduanya seakan
sangat “tumpul” berhadapan dengan kasus besar seperty Century dan
Hambalang.
"Untuk kasus suap kuota impor daging sapi, PPATK cukup cemerlang. Namun kasus lainnya seperti Hambalang dan Century, kok tidak bunyi," kata pengamat hukum tata negara Margarito.
"Saya ajak, Kepala PPATK Pak Yusuf untuk kembali ke jalan yang lurus, selurus-lurusnya. Mari tegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Buka juga aliran dana korupsi lainnya seperti Hambalang, Century, atau BLBI. Mumpung rakyat masih punya harapan kepada Pak Yusuf," tambahnya, Jum’at (24/5) lalu.
Perbedaan cara KPK menangani kasus yang melibatkan orang parpol juga telah mendatangkan tanggapan kalangan akademisi yang sebelumnya tidak mau turut campur urusan politik. Rinaldi Munir pun menulis artikel menarik berjudul “Beda Partai Beda Perlakuan KPK?” 9 Mei lalu.
Perbedaan KPK dan PPATK dalam menangani kasus dugaan suap impor daging sapi dengan kasus-kasus lain seperti Hambalang dan Century memang mengesankan “standar ganda.” Dan menurut Fahri Hamzah, standar ganda itu biasanya permainan asing. “Double standard itu biasanya permainan asing,” kata Fahri melalui akun twitternya, Senin (27/5).
Benarkah ada permainan asing di balik kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK? Entahlah. Yang pasti, pengamat intelijen memastikan banyak agen asing bermain di Indonesia, terutama Jakarta.
"Agen asing itu paling banyak berada di Jakarta,” tegas pengamat intelijen Wawan H Purwanto, Senin (27/5), dikutip dari Republika. [Jundi Rahman]
"Untuk kasus suap kuota impor daging sapi, PPATK cukup cemerlang. Namun kasus lainnya seperti Hambalang dan Century, kok tidak bunyi," kata pengamat hukum tata negara Margarito.
"Saya ajak, Kepala PPATK Pak Yusuf untuk kembali ke jalan yang lurus, selurus-lurusnya. Mari tegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Buka juga aliran dana korupsi lainnya seperti Hambalang, Century, atau BLBI. Mumpung rakyat masih punya harapan kepada Pak Yusuf," tambahnya, Jum’at (24/5) lalu.
Perbedaan cara KPK menangani kasus yang melibatkan orang parpol juga telah mendatangkan tanggapan kalangan akademisi yang sebelumnya tidak mau turut campur urusan politik. Rinaldi Munir pun menulis artikel menarik berjudul “Beda Partai Beda Perlakuan KPK?” 9 Mei lalu.
Perbedaan KPK dan PPATK dalam menangani kasus dugaan suap impor daging sapi dengan kasus-kasus lain seperti Hambalang dan Century memang mengesankan “standar ganda.” Dan menurut Fahri Hamzah, standar ganda itu biasanya permainan asing. “Double standard itu biasanya permainan asing,” kata Fahri melalui akun twitternya, Senin (27/5).
Benarkah ada permainan asing di balik kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK? Entahlah. Yang pasti, pengamat intelijen memastikan banyak agen asing bermain di Indonesia, terutama Jakarta.
"Agen asing itu paling banyak berada di Jakarta,” tegas pengamat intelijen Wawan H Purwanto, Senin (27/5), dikutip dari Republika. [Jundi Rahman]
Posting Komentar