Pengamanan ketat dilakukan TNI/Polri dalam rangka kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Aceh diprotes, karena dinilai hanya mengesankan daerah itu belum aman. Seharusnya kedatangan presiden bisa menjadi pencitraan Aceh terhadap luar.
"Pengamanan Presiden SBY selama dua hari (19-20 September) di Aceh cukup berlebihan, mengingat sedikitnya 2.500 personil keamanan dikerahkan," kata Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, Samsul B Ibrahim.
Dia mengapresiasi, kedatangan kepala negara ke Serambi Mekkah untuk membuka Pekan Kebudayaan Aceh keenam pada 20 September nanti. Namun menyayangkan pengamanan yang dinilai berlebihan diberlakukan aparat.
Menurutnya, di acara Puncak Sail Komodo lalu, pengamanan presiden hanya melibatkan 1.000 personil TNI/Polri. Begitu juga ketika SBY mengunjungi Lumajang, Jawa Timur, aparat hanya mengerahkan 2.000 pasukan pengamanan.
"Lah, ini kenapa harus 2500. Apa mau ditampilkan ke publik bahwa Aceh tidak aman bagi SBY?,” tukasnya.
Harusnya, sambung dia, kedatangan SBY bisa memberikan dampak positif khususnya untuk pencitraan Aceh sebagai salah satu tujuan investasi.
Setelah konflik bersenjata reda, Aceh kini gencar mencari investor untuk menanamkan modal di provinsi itu, guna menghidupkan perekonomiannya. "Sayangnya, pihak keamanan terlalu mendramatisir keamanan di Aceh sehingga fenomena tersebut bisa menyebabkan Aceh masih dilebeli sebagai daerah konflik," ujar Samsul.
Disisi lain, dia juga mengkritik pemberian gelar doktor kehormatan (honoris causa) oleh Universitas Syiah Kuala kepada SBY, karena dia dinilai belum melakukan apapun untuk Aceh.
“Perdamaian pada Agustus 2005 lalu pada dasarnya tidak serta-merta bisa dijadikan alasan pemberian gelar itu. Banyak pihak terlibat, misalnya Jusuf Kalla, pihak internasional dan tentunya dari masyarakat Aceh sendiri,” pungkasnya. (*/okz)
Posting Komentar