Kantor imigrasi Malaysia sedang menginterogasi 307 orang dari 1.054 warga negara Myanmar yang pekan lalu ditangkap karena memiliki KTP palsu Badan Pengungsi PBB (UNHCR) di Malaysia.
“Kita ingin tahu siapa saja yang terlibat. Ini interogasi awal. Saya belum bisa bilang semuanya. Temuan interogasi akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung dalam dua pekan,” ujar James Musa Singa, kepala kantor imigrasi Kuala Lumpur, Selasa (11/6) seperti ditulis koran The Star.
Pada hari Jumat pekan lalu, 1.000 lebih warga Myanmar dicomot polisi menyusul keributan-keributan antara warga Muslim dan Budha asal Myanmar. Tujuh peristiwa bentrokan antar-warga Myanmar meletus di Kuala Lumpur dan sekitarnya dan sebagian lainnya meletus di negara bagian Selangor pada 30 Mei dan 4 Juni.
Kantor imigrasi Malaysia menemukan 196 orang Myanmar tak punya dokumen sah, sementara 57 orang lainnya memegang KTP palsu oengungsi UNHCR Malaysia. Polisi menahan 54 orang Myanmar di wilayah Cheras, Brickfields dan Sentul pada Sabtu pekan lalu.
Juru bicara UNHCR Yante Ismail mengatakan, mereka yang ditangkap terlihat mau bekerja sama dengan polisi. Namun ia menjelaskan sebagian orang yang memegang dokumen palsu UNHCR masih boleh mengklaim diri mereka sebagai pengungsi.
“Jika mereka membutuhkan perlindungan internasional namun belum terdaftar di kami, UNHCR akan memberi penjelasan atas nama mereka supaya mereka jangan ditangkap dan dideportasi kantor imigrasi sampai status pengungsian mereka bisa diverifikasi,” ujar wanita jubir UNHCR ini.
Bentrok antar warga Myanmar ini reda setelah para pemimpin kedua kelompok duduk berunding. Wakil Presiden Masyarakat Rohingya di Malaysia Abdul Ghani Rahman membenarkan bahwa konflik sudah mereda dan meminta anggota kelompok ganas “969” yang beragama Budha menghormati hukum yang berlaku.
“Kami tak ada lagi masalah dengan mereka dan kita tak ingin gontok-gontokan. Saya harap mereka bisa melihat masalah dengan kepala dingin dan memenuhi saran polisi agar tunduk kepada hukum,” tambahnya. (*/star/inil)
Posting Komentar