"Kita tahu teroris itu sudah menjadi kejahatan internasonal sama dengan korupsi, narkoba. Terorisme itu sudah multinasional. Itu kejahatan yang bisa lintas negara dan itu sangat membahayakan bukan hanya korban jiwa, bukan tindakan teroris itu tetapi dampaknya," ujar Ketua DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jumat (1/3/2013).
Alasan lainnya, kasus terorisme berdampak pada banyaknya pengangguran. “Termasuk travel warning dari Australia dan negara lainnya yang melarang warganya datang ke Indonesia. “Hotel sepi, banyak pengangguran," kata pengurus partai berlambang mercy yang kini dilanda kasus korupsi itu.
Meski diduga banyak melanggar HAM berat, ia menegaskan tak setuju jika Densus 88 dibubarkan. "Intinya jangan nggak suka sesuatu langsung dibubarkan. Kalau mereka nggak tahu HAM, kita ajarin soal HAM. Kalau ada teror lagi, bentuk lagi (densus), habis waktu nanti," ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, bersamaan dengan pelaporan video yang merupakan bukti adanya indikasi pelanggaran HAM berat yang dilakukan Densus 88, Ketua PP Muhammadiyah Dr. Din Syamsudin bersama MUI dan pimpinan ormas-ormas Islam ternyata telah sepakat meminta Densus 88 dievaluasai, bahkan jika perlu dibubarkan.
“Kalau dari kami, ormas-ormas Islam, MUI kita sepakat saya kira Densus 88 itu harus dievaluasi, bila perlu dibubarkan. Tapi diganti dengan sebuah lembaga dengan pendekatan baru untuk bersama-sama untuk memberantas terorisme,” kata Din Syamsudin kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (28/2/2012).
Din juga menyayangkan bahwa selama ini pemberantasan terorisme selalu dikaitkan dengan agama dan menjadi stigmatisasi terhadap Islam. [VOA-ISLAM]
Posting Komentar