Menyusul banjir besar yang
melanda Jakarta, pemerintah didesak untuk segera memindahkan Ibu Kota
Negara ketempat lebih aman. Salah satunya Kalimantan.
Andrinof Chaniago, Tim Visi
Indonesia 2033, mengungkapkan dengan kondisi banjir yang telah masuk ke
dalam Istana Presiden, tidak ada alasan bagi pemerintah tetap
mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
"Selain Malaysia yang telah
memindahkan Ibukotanya ke Putra Negara, 19 negara lainnya telah terlebih
dahulu memindahkan Ibukotannya. Termasuk Amerika dan Australia itupun
telah memindahkan Ibu Kotannya," jelasnya kepada Okezone, di Solo, Jawa
Tengah, Kamis (17/1/2013).
Menurut Andrinof, setidaknya
enam alasan pendorong untuk merealisasikan konsep relokasi ke Kalimantan
itu, yaitu lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera
berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.
Kedua, akan menumbuhkan
epicentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Selain
itu, dibandingkan daerah lain, Kalimantan satu-satunya pulau yang tidak
pernah diguncang gempa bumi.
Ketiga, memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.
Keempat, mencoba menghentikan
paradoks pembangunan yang telah dicoba diselesaikan dengan program
parsial, seperti transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal,
pembangunan kawasan timur Indonesia yang terbukti gagal menciptakan
pembangunan yang berkeadilan dan merata.
Kelima, melindungi lahan
pertanian di Jawa karena tingkat kesuburannya yang paling tinggi di
antara wilayah di Indonesia. Keenam, mencegah terjadinya guncangan
sosial seperti 1998.
Di sisi lain, lanjutnya, ancaman
yang sulit dielakan Jakarta untuk terus dipertahankan sebagai ibukota
pemerintahan, yaitu ancaman alam dan perubahan iklim, urbanisasi hingga
persoalan kesenjangan social yang makin tinggi.
Dalam hal ini, tuturnya, pemindahan ibukota ke daerah terdekat dari Jakarta tidak akan bisa menjadi solusi sama sekali.
Menurut Andrinof, selama ini
Jakarta telah gagal menjalan peran dan tanggungjawab sebagai ibu kota
pemerintahan. Indikasinya, ungkapnya, gagal dalam melakukan penataan
ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, hinggga kegagalan dalam
pengendalian penduduk serta transportasi kota.
“Kalau Ibukota bisa dipindah ke
Kalimantan maka manfaatnya bukan saja bagi revitalisasi Jakarta, tapi
Pulau Jawa secara keseluruhan sehingga kembali berfungsi sebagai pulau
yang strategis dan penting,” ujarnya.
Menyangkut anggaran pemindahan,
ungkap Andrinof tidaklah terlalu besar. Pemerintah,ungkap Andrinof cukup
menyisahkan 1 persen dari APBN selama 10 tahun.
"Satu persen APBN itu cukup
besar yaitu Rp 15 triliun. Rp 15 triliun dikumpulkan selama 10
tahun,cukup untuk membangun Ibukota baru," pungkasnya.
Posting Komentar