Pemerintahan AS Terancam 'Gulung Tikar'

Perseteruan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) dan Gedung Putih mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara belum melunak. Kemungkinan besar, akan ada pertentangan lebih besar dalam hal kemampuan Kementerian Keuangan membayar tagihan pemerintah.

Alih-alih duduk semeja guna mencari jalan keluar dari kebuntuan, kedua kubu malah saling melempar kesalahan. Kubu Republik mengecam Senat Demokrat atas penolakannya melakukan negosiasi demi mencegah lembaga-lembaga federal untuk mengurangi aktivitas pemerintahan dan mulai merumahkan lebih dari 800 ribu pekerja.

Indeks harga saham gabungan mencatatkan kenaikan di tengah kemungkinan lumpuhnya pemerintahan.

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menyesali keputusan DPR Republik untuk memangkas atau mencabut UU kesehatan 2010, Affordable Care Act. “Mereka telah melumpuhkan pemerintah demi menghalangi jutaan rakyat Amerika mendapatkan asuransi kesehatan terjangkau,” ujar Obama dari Gedung Putih.

Ketua DPR AS, John Boehner membebankan masalah pada kubu lawan dengan berujar bahwa “Senat Demokrat menutup kemungkinan bagi kembali aktifnya pemerintahan dengan menampik permintaan dialog.”

DPR Republik meluncurkan strategi baru yang ditujukan meningkatkan tekanan pada Senat Demokrat untuk berunding. Para pemimpin kubu Republik mengajukan sejumlah RUU untuk membiayai sebagian kecil lembaga pemerintah seperti layanan bagi para veteran dan taman nasional yang berlaku hingga 15 Desember.

Tak satu pun RUU mendapat dua per tiga dukungan yang diperlukan. Adapun, RUU tersebut diketengahkan untuk menyoroti keengganan kubu Demokrat untuk membiayai program-program populer yang direncanakan Republik. Para anggota dewan legislatif dari kubu Republik mengungkap kemungkinan untuk mengajukan RUU yang sama pekan ini.

Rendahnya frekuensi pertemuan antara kedua kubu dan Gedung Putih memperbesar halangan bagi Kementerian Keuangan untuk membayar tagihan-tagihan pemerintah setelah pertengahan Oktober. Saat itu, Kongres AS sudah harus menyetujui kenaikan plafon utang federal. Jika tidak, konsekuensi lebih buruk harus dialami oleh AS, yang dapat berimbas pada perekonomian global.

Pemerintah lumpuh karena kubu Republik berkeras memangkas Affordable Care Act sebelum pasar asuransi buka. DPR menolak untuk membiayai lembaga-lembaga federal pada tahun fiskal yang baru tanpa menyertakan ketentuan untuk menunda UU kesehatan atau, sebaliknya, mengendalikan jumlah penerima. Senat menolak semua upaya DPR Republik.

Analis ekonomi memperkirakan krisis finansial serius yang menimpa pemerintah federal AS akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara ini semakin merosot tajam. Fakta ini sekaligus membuktikan kegagalan paket penyelamatan ekonomi Obama. Lembaga konsultan ekonomi, LLS memprediksi akibat masalah ini pertumbuhan ekonomi AS dalam triwulan terakhir hanya bertengger di level 1,4 persen. Imbas lainnya, bursa saham AS juga ikut terpuruk.

Diperkirakan, berlanjutnya masalah kebuntuan kesepakatan anggaran yang berlarut-larut akan memukul nilai tukar dolar terhadap mata uang negara lain. Lalu, mungkinkah ini indikasi awal kebangkrutan ekonomi AS?

(*/WSJ)