Mendagri Gandeng FPI, Apa Kata Ahok?

 Jakarta.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan bahwa kementeriannya ingin sekali melibatkan ormas-ormas, termasuk FPI untuk terlibat aktif di dalam pembangunan.

“Kerja sama dengan siapa saja bisa, kita tidak boleh mendiskreditkan ormas,” kata Gamawan di Hotel Redtop usai membuka Rakornas Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, Kamis (24/10).
Gamawan menjelaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dengan ormas seyoganya melihat karakteristik kegiatan masing-masing ormas agar tidak terjadi ketimpangan.
“Kalau ada ormas yang peduli lingkungan kan bisa digandeng Kementerian Lingkungan Hidup (LHI). Kalau dengan FPI tentu kita akan kerja sama di bidang keagamaan,” ujar Gamawan kepada wartawan.
Dia juga mencontohkan bentuk kerjasama Kemendagri dengan ormas pimpinan Habib Riziq tersebut adalah sosialisasi pelarangan dan pemberantasan minuman keras (miras) kepada masyarakat. “Misalnya kita bersama FPI lakukan sosialisasi pemberantasan miras degan tanpa kekerasan,” ucapnya.
Menanggapi pernyataan atasannya ini, wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku bingung dengan pernyataan Gamawan yang menyatakan kesiapannya bekerjasama dengan FPI dalam menjalankan program-program pembangunan. Ini, kata Gamawan, bagian dari pemberdayaan ormas.
Ahok mengaku heran, lantaran menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja pernah meminta mendagri membubarkan FPI.
“Saya nggak ngerti Pak Gamawan Fauzi gitu lho. Dulu presiden minta bubarkan FPI, inget gak dulu, Pak SBY perintah ke menterinya, terus alasan Pak Gamawan FPI gak bisa dibubarkan karena nggak pernah punya izin, bukan ormas gitu kan. Terus tiba-tiba nyuruh kita kerja sama dengan ormas salah satunya FPI. Saya nggak ngerti beliaulah,” ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/10).
Bukan kali ini saja Ahok mengkritisi kebijakan Mendagri. Sebelumnya Mendagri pernah dikritik terkait masalah proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan penempatan Lurah Lenteng Agung, DKI, Susan Jasmine Zulkifli yang sempat ditolak warga setempat.
Komentar Ahok ini kontan mendapat tanggapan sinis dari Kepala Subdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri. Bahtiar menilai sikap Ahok menunjukkan dia tak paham konstitusi, tak tahu etika, tidak tahu tatanan, dan tak bisa menempatkan dirinya sebagai wagub, yang notabene bawahan mendagri.
Sikap Ahok, lanjut Bahtiar, lebih mirip sebagai pimpinan ormas atau LSM. “Bawahan berpolemik terus menentang atasan, ya itu tak beretika. Dia (Ahok, red) lebih mirip ketua LSM. Ya saya sarankan bikin aja lah ormas atau LSM,” cetus Bahtiar saat ditanya wartawan, Jumat (25/10). (jpnn/sbb/dakwatuna)