NEW YORK -- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, pada Kamis
(29/11) waktu Amerika Serikat (AS) atau Jumat (30/11) menetapkan pengakuan de
facto negara berdaulat Palestina.
Kemenangan suara
Palestina di PBB menjadi kemunduran diplomatik bagi AS dan Israel yang
bergabung dengan segelintir negara. Mereka menyatakan kontra saat pemungutan
suara Majelis Umum untuk meningkatkan status Palestina dalam keanggotaan PBB.
Berikut sembilan
negara yang menolak memberikan suara dalam rancangan resolusi peningkatan
status Palestina:
1. Kanada
2. Republik Ceko
3. Israel
4. Marshall Islands
5. Mikronesia
6. Nauru
7. Palau
8. Panama
9. Amerika Serikat
Selain AS, Kanada,
dan Israel, enam dari tujuh negara tersebut hanyalah negara kecil yang tak akan
membawa pengaruh apa-apa bagi Palestina.
AS dan Israel gagal
mendapat sambutan dunia untuk menolak status tersebut. Padahal keduanya terus
bernegosiasi kepada beberapa negara untuk menggagalkan pungutan suara untuk
resolusi Palestina tersebut. Di samping sembilan negara menentang, terdapat
total 138 negara setuju dan 41 abstain, serta tiga negara tak hadir.
Sementara Uni Eropa,
terdapat 17 negara yang menyatakan dukungan untuk status Palestina, diantaranya
Austria, Perancis, Italia, Norwegia, dan Spanyol. Sementara negara Eropa lain
termasuk Inggris dan Jerman memilih abstain.
Pascapemungutan suara, AS pun naik
pitam. AS segera mendesak Palestina melakukan pembicaraan langsung, tanpa
syarat apapun, dengan Israel. AS menyatakan akan terus mengawasi agar
pembicaraan tersebut dapat berjalan. "AS akan terus mendorong semua pihak
untuk menghindari tindakan provokatif lebih lanjut di wilayah tersebut, di New
York, ataupun di tempat lain," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice.
Sebelumnya AS dan
Israel mengancam penghentian bantuan keuangan untuk Palestina, jika mengajukan
status baru di PBB. Israel bahkan akan melanggar semua kesepakatan dengan
Palestina dalam Perjanjian Oslo.
Perdana Menteri
Palestina, Salam Fayyad, mengatakan harapannya semua pihak yang memberikan
suara ditujukan untuk proses perdamaian. Tak ada hukuman yang menjadi dampak
pemungutan suara. "Saya berharap tidak ada tindakan hukuman,"
ujarnya.
Sementara Inggris
yang sebelumnya didorong untuk mendukung Palestina, lebih memilih abstain.
Pascakeputusan status baru Palestina bulat, Inggris mendesak Pemerintah AS di
bawah Barack Obama dapat menjadi dorongan bagi perdamaian Palestina-Israel.
"Kami percaya
jendela untuk solusi dua negara telah tertutup. Itulah sebabnya kami mendorong
AS dan aktor-aktor internasional utama untuk menggunakan kesemptan ini dan
menggunakan 12 bulan kedepan sebagai jalan untuk benar-benar mendobrak
kebuntuan (kesepakatan perdamaian Palestina-Israel)," kata Duta Besar
Inggris untuk PBB, Mark Lyall Grant.
SUMBER ; REUTERS | UN | ROL
Posting Komentar